Page 120 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019
P. 120
struktur skala upah yang diamanatkan Undang Undang.
Pemerintah juga tidak tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam
penerapan UMK.
Menurut Andi, pemerintah hanya membicarakan UMK tanpa melihat struktur dan
skala upah yang harusnya diterapkan pengusaha.
"Bayangkan saja, ketika UMK yang ditetapkan pemerintah tidak berefek kepada
pekerja yang telah bekerja 10 tahun lebih di perusahaan. Mereka hanya mendapat
upah yang sama besarnya dengan pekerja yang belum genap satu tahun bekerja.
Dimana struktur dan skala upah yang semestinya memberikan kepastian upah bagi
seluruh pekerja," ungkapnya.
Pihaknya optimis pertumbuhan ekonomi di Bintan untuk tahun 2020 akan
meningkat dari tahun 2019.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan Indra Hidayat menyampaikan, hasil
rapat mengakomodir dua usulan kenaikan UMK kepada Bupati Bintan.
Dari dua usulan itu, hanya ada satu usulan yang akan diteruskan ke Gubernur Kepri
untuk disetujui menjadi UMK tahun depan.
"Pada hasil rapat tadi, ada dua angka yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan
Kabupaten Bintan kepada Bupati. Nanti Bupati yang akan menentukan nilai yang
diusulkan ke Gubernur. Usulan tersebut akan mengacu kepada peraturan yang
berlaku yaitu PP 78 tahun 2015," ucapnya.
(tribunbatam.id/alfandisimamora).
Page 119 of 133.
