Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 45
Title PEGAWAI PEMERINTAH NON-ASN DIDORONG JADI PESERTA BPJS TK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 September 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/09/16/pxwxdh335- pegawai-
Page/URL
pemerintah-nonasn-didorong-jadi-peserta-bpjs-tk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Jawa Timur mendorong agar pegawai pemerintah non-PNS di
Jatim, bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Deputi Direktur BPJS
Ketenagakerjaan Jatim Dodo Suharto mengungkapkan, di Jatim, ada 417.396
pegawai pemerintah non ASN. Dari jumlah tersebut, baru 208.698 pegawai yang
terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Jumlah pegawai pemerintah non ASN se-Jawa Timur ada 417.396 pegawai. Kalau
yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 208.698 pegawai. Kita
harapkan seluruh pegawai pemerintah non ASN Jatim bisa terlindungi," kata Dodo
dalam acara sosialisasi Paritrana Award 2019 di Hotel JW Marriott Surabaya, Senin
(16/9).
Dodo mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pegawai pemerintah non PNS adalah
melalui Paritrana Award 2019. Dimana, pemerintah daerah dituntut untuk
melakukan inovasi-inovasi dalam mendorong pegawainya, terlindungi jaminan sosial
ketenagakerjaan. Termasuk pegawai non ASN.
"Yang nanti akan kita dorong adalah inovasi-inovasi yang diusulkan seluruh
pemerintah daerah, baik itu Pemkot, mauoun Pemkab. Kami harapkan bisa
menyampaikan inovasi untuk menyampaikan perluasan BPJS Ketenagakerjaan," ujar
Dodo.
Dodo menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi terbaik,
pemerintah kabupaten atau kota terbaik, perusahaan besar terbaik, perusahaan
menengah terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik. Tenrunya yang telah
mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para
pekerjanya.
Dodo pun bersyukur lantaran Pemerintah Provinsi Jatim telah mendukung dan
berpartisipasi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni dengan
mengeluarkan regulasi yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
"Regulasi pemerintah daerah yang dimaksud adalah produk hukum yang diterbitkan
pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan di wilayahnya," kata Dodo.
Page 44 of 86.
