Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 37
diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. "Oleh karena itu, diharapkan bisa
meningkatkan produktivitas pekerja kita. Fokus ini salah satunya guna merebut
peluang terhadap momentum bonus demografi yang dinikmati Indonesia hingga
tahun 2030 nanti," katanya.
Rencana sistem upah kerja per jam ini bakal dimasukkan dalam RUU Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja, yang diharapkan bisa memperkuat perekonomian nasional
dan daya saing Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, menyebut salah satu sektor yang efektif diterapkan upah per jam yakni
perdagangan, usaha restoran salah satunya.
"Jadi itu salah terima. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per
jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu. Misalnya kerja di restoran
itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berubah jadi gaji
per jam," terang Airlangga.
Airlangga menuturkan, ada urgensi dari aturan gaji pekerja dalam RUU Cipta
Lapangan Kerja. Pemerintah ingin semua pekerja masuk ke sektor formal. Namun
selama ini pekerja masuk ke dalam 2 sektor yakni sektor formal dan informal. "Kan
kita perlu memberikan kesempatan pada sektor formal, kalau kita kerja di restoran
kan gajinya berbasis mereka yang kerja di restoran. Ini harus kita akomodasi.
Semua sektor kerja harus diakomodasi," tutur dia.
Sebagai informasi, skema pengupahan di Indonesia diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan. Dimana formula kenaikan upah
didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, skema
upah per jam sejauh ini belum diatur regulasi pemerintah. Untuk mengatasi
perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah menggodok alternatif
sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan dimasukan dalam
beleid omnibus law.
Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan
ketenagakerjaan masih berlangsung. Target penyerahan omnibus law ke DPR yang
tadinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini pun molor jadi paling lambat awal
tahun depan.
Selain skema upah per jam, aturan lain yang dimasukkan dalam beleid Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja antara lain aturan pesangon, prinsip easy hearing dan
easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing.
Page 36 of 153.
