Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

PERMENAKER NO 17/21 DINILAI PERMUDAH PEKERJA MILIKI RUMAH

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI) Ida Fauziyah mengapresiasi pemberlakuan Permenaker
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan
Dalam Program Jaminan Hari Tua. Aturan ini dinilainya dapat mendorong penyaluran Manfaat
Layanan Tambahan (MLT) program JHT BPJS Ketenagakerjaan guna membantu pekerja/buruh
untuk memiliki rumah.

"Terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pekerja/buruh dan
pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah, dan membantu
pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat," kata Ida dalam keterangan tertulis,
Sabtu (23/10/2021).

Dalam acara Members Gathering APINDO bertema Rumah Untuk Pekerja Melalui Manfaat
Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua yang digelar Jumat (22/10), dia mengatakan
selama periode tahun 2017-2018 realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja/buruh
sempat naik sebanyak 658 unit rumah. Sehingga secara total penyaluran MLT meningkat menjadi
1.385 unit di tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 398 unit
rumah. Bahkan di tahun 2020 tidak ada MLT yang tersalurkan. Padahal menurutnya MLT
Program JHT merupakan manfaat jaminan sosial, sehingga tidak harus terjadi resiko.

Ida mengatakan belum optimalnya pelaksanaan MLT ini karena adanya selisih margin yang
rendah. Selain itu, adanya ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan
rendah.

"Penyebab lainnya adanya perbedaan dasar perhitungan suku bunga deposito penempatan
(funding) dengan pinjaman kepada peserta (lending), persyaratan bagi pekerja yang tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur, serta masih kurangnya sosialisasi," terangnya.

Dia menjelaskan dalam rangka mengoptimalkan penyaluran MLT perumahan pekerja/buruh, ada
hal-hal baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Yaitu penambahan bank
daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) maupun Bank HIMBARA dalam
penyaluran MLT, serta penambahan hal baru berupa novasi bagi peserta yang telah mengambil
perumahan berdasarkan skema KPR umum/komersial untuk dialihkan ke skema MLT.
"Saya ingin dengan pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, yang mencakup
pengaturan hal baru tersebut bisa memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh peserta program
JHT ini bisa memiliki rumah sendiri untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja
serta meningkatkan kesejahteraannya di hari tua nanti," pungkasnya.

164