Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Adapun aturan itu ialah pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian,
Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

"Terbitnya aturan itu merupakan kabar baik bagi pekerja dan pengusaha untuk memberikan
kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah," ungkap Menaker Ida.

Dia menambahkan, dari 2017 sampai 2018, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja
sempat mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah. Sehingga secara total penyaluran MLT
meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018. Akan tetapi, pada 2019 terjadi penurunan sebanyak
398 unit rumah.

Bahkan di 2020 tidak ada MLT yang tersalurkan. Padahal MLT Program JHT ini merupakan
manfaat jaminan sosial tidak harus terjadi resiko. Menurut dia, belum optimalnya pelaksanaan
MLT ini lantaran adanya selisih margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk
menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Penyebab lainnya adanya perbedaan dasar perhitungan suku bunga deposito penempatan
(funding) dengan pinjaman kepada peserta (lending), persyaratan bagi pekerja yang tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur, serta masih kurangnya sosialisasi," kata Menaker Ida
Fauziyah. Menaker menjelaskan, penyaluran MLT perumahan pekerja itu ada hal baru yang
diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021.

Dia mengatakan adanya penambahan Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah
(ASBANDA) maupun Bank HIMBARA dalam penyaluran MLT dan penambahan hal baru berupa
novasi bagi peserta yang mengambil perumahan berdasarkan skema KPR umum/komersial untuk
dialihkan ke skema MLT.

"Saya ingin dengan pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, yang mencakup
pengaturan hal baru tersebut bisa memberikan kemudahan bagi peserta program JHT untuk
memiliki rumah sendiri," ungkap dia. (mrk/jpnn).

166