Page 355 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

"Saya percaya, dengan dukungan Dr Therese beserta tim, kerjasama antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Inggris, khususnya bikdang Ketenagakerjaan, dapat lebih meningkat
dan berkembang," ucap Menaker.

Diungkapkan, sejak tahun 1949, pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik
dengan pemerintah Inggris. Indonesia dan Inggris juga merupakan negara yng tergabung dalam
G20. Isu ketenagakerjaan, menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya untuk mewujudkan
prioritas negara anggota G20. Yakni, pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan
berimbang serta inkusif. Pada pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Perburuan Negara G20 di
Catania-Italia pada Juni 2020 lalu, pemerintah Indonesia ber kesempatan melakukan pertemuan
bilateral dengan pemerintah Inggris. Dimana pmerintah Inggris mengutarakan untuk
memberikan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia.

"Dukungan diberikan, khususnya pada isu Inclusive Labour Market and Job Quota for People
with Disabilitas ( pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja untuk penyandang disabilitas) dan
Human Capasity Development for Sustainable Growth of Produvtivity (Pengembangan kapasitas
manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan) ," papar Ida Fauziyah.

Terkait isu prioritas Inclusive Labour Market and Job Quota for People with Disabilitas, diperlukan
studi dan benchmarking dengan beberapa negara G20. Khususnya di Inggris, untuk
memperdalam pemahaman tentang 3 hal Yaitu, kondisi dan tantangan partisipasi penyandang
disabilitas di pasar kerja. Lalu perspektif para penyandang disabilitas dalam partisipasi ya di pasar
kerja. Dan perspektif pemberi kerja terhadap partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja.

"Indonesia telah mengatur proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karir yang adil serta tanpa diskriminasi. Termasuk bagi penyandang
disabilitas," ujar Ida.

Indonesia, telah mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas, untuk dipekerjakan di
pemerintahan,paling sedikit 2%. Perusahaan swasta minimal harus 1% dari jumlah pegawai nya.
Hal tersebut berdasarkan UU nomor 8 tahu 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya
pasal 53 ayat 1, dan Peraturan Menaker (Permenaker) nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas. (ira)..

354