Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020

(Apindo) Hariyadi Sukamdani. Tudingan bahwa aturan itu hanya memberi

keuntungan kepada para pengusaha disebutnya keliru. Justru keberadaan aturan
tersebut terkait ketenagakerjaan diharapkan dapat meminimalkan risiko atas

kerawanan tenaga kerja. Saat ini pembahasan kebijakan yang dijadwalkan dapat

diimplementasikan paling lambat pertengahan tahun ini masih di internal
pemerintah, namun pada saat penyusunan substansi RUU Omnibus Law Cipta

Lapangan Kerja telah mendengar masukan dari enam serikat buruh.

Penolakan KSPI terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dipertegas

dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pekan lalu. Enam persoalan

dibeberkan yang bakal merugikan pekerja atau buruh apabila aturan itu disahkan.

Pertama, bakal menghapus sistem upah minimum dengan diperkenalkannya upah
per jam. Sistem upah per jam memang salah satu pokok bahasan dalam RUU

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang paling banyak dipertanyakan. Kedua, bisa

mengakibatkan hilangnya pesangon.

Ketiga, dapat melanggengkan sistem outsourcing yang semena-mena. Selama ini

sistem outsourcing hanya pada lima jenis pekerjaan, yakni cleaning service,

katering, sopir, security, dan jasa penunjang ke depan bakal dibebaskan untuk
segala jenis pekerjaan. Keempat, akan menghilangkan jaminan pensiun dan jaminan

kesehatan. Karena pekerja dibayar di bawah upah minimum, maka pengusaha tidak

wajib membayar jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Kelima, akan
memberikan karpet merah bagi para tenaga kerja asing. Keenam, bakal

menghapuskan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan upah pekerja

sesuai upah minimum.Sebelumnya, draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

ditengarai telah beredar di tengah masyarakat. Buntutnya, sejumlah pasal ramai
diperdebatkan di antaranya rencana penerapan skema upah per jam. Adapun

penerapan upah per jam berdasarkan versi pemerintah dimaksudkan memberi

keleluasaan kepada badan usaha atau perusahaan dalam menggaji pekerja yang

bersifat tidak tetap atau sementara seperti konsultan dan pekerjaan paruh waktu.
Selain itu, skema upah jam-jaman untuk mengakomodasi jenis pekerjaan baru bagi

Page 10 of 60.