Page 12 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020

industri ekonomi digital.

Tujuan kebijakan ini tak lain agar memberikan keleluasaan kepada badan usaha

atau perusahaan dalam memberikan gaji kepada pekerja yang sifat pekerjaannya

tidak tetap atau sementara. Aturan skema upah jam-jaman ini untuk menampung
jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu, dan lain-lain.

Selain itu, aturan pembayaran upah dengan skema jam-jaman juga agar bisa

mengakomodasi jenis pekerjaan baru bagi industri ekonomi digital. Kebijakan
tersebut salah satu bentuk pemberian hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan

jam-jaman. Dibutuhkan pengaturan upah yang berbasis jam kerja. Jadi, skema upah

per jam tersebut tidak melikuidasi ketentuan upah minimum sebagaimana ramai

dibicarakan masyarakat, terutama dari kalangan serikat pekerja.

Masih banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan Omnibus

Law? Sebenarnya konsep Omnibus Law sudah lama diterapkan di berbagai negara

maju. Contohnya di Amerika Serikat sudah menggunakan Omnibus Law sejak 1840.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut salah satu upaya pemerintah

menyederhanakan regulasi yang dinilai berbelit. Mengutip kamus hukum Merriam-

Webster bahwa istilah Omnibus Law bersumber dari Omnibus Bill, yakni UU yang
mencakup berbagai isu atau topik. Melalui Omnibus Law dapat merevisi banyak

aturan sekaligus. Saat ini pemerintah sedang menggodok RUU Omnibus Law Cipta

Lapangan Kerja yang mencakup 11 kluster dan RUU Omnibus Law Perpajakan terdiri
atas enam pilar.

Salah satu kluster RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah soal

ketenagakerjaan yang mendapat sorotan tajam dari kalangan serikat pekerja. Hal
itu wajar saja karena menyangkut hidup-mati para pekerja atau buruh. Jadi,

pemerintah harus adil mendengar semua aspirasi yang berkembang baik dari

kalangan pengusaha pekerja, ataupun buruh. Jadilah "wasit" yang adil.

Page 11 of 60.