Page 31 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 31
Migran Indonesia (PMI), khususnya untuk mengurus persyaratan ketika akan
bekerja di luar negeri, termasuk paspor, dalam satu tempat, agar mereka bisa cepat
untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Pemerintah perlu untuk segera membuat regulasi atau peraturan
turunan dari UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai upaya untuk
memperkuat perlindungan pekerja WNI yang bekerja di luar negeri, mulai dari
sebelum keberangkatan hingga kembali.
"Dengan menandatangani ASEAN Consensus, pemerintah perlu
mengimplementasikan nilai-nilai yang menjadi poin penting dalam kesepatan ini ke
dalam UU PPMI. Contohnya saja soal penguatan kapasitas pekerja, lalu mengenai
penyederhanaan proses pendaftaran dan keberangkatan para pekerja migran ke
negara tujuan juga hak dari keluarga pekerja migran," kata Peneliti Center for
Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Kamis.
Menurut Pingkan, peraturan turunan dari UU Nomor 18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendesak untuk dikeluarkan dalam rangka
melindungi pekerja migran serta memperkuat Kesepakatan Perlindungan Pekerja
Migran ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Workers yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina, pada 2017 lalu.
Poin penting lainnya yang juga perlu diintegrasikan ke dalam UU PPMI, masih
menurut dia, adalah mengenai hak-hak pekerja migran. Hak pekerja migran yang
diatur dalam ASEAN Consensus adalah mengenai hak wajib memegang paspor, hak
mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk
berkomunikasi dan bergerak bebas, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun
serikat pekerja di negara penerima, hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi
pelanggaran kontrak kerja serta hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.
Page 30 of 60.
