Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020

Pemerintah juga dinilai telah memiliki komitmen internasional dalam Global Compact

for Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir tahun
2018 silam.

"Masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk dapat mengawal
praktik di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon

Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan

juga perlindungan pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan
regulasi, diharapkan para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan

menempuh tahapan yang legal," katanya.

Pingkan berpendapat bahwa pendataan prakeberangkatan, perlindungan dan
penempatan pekerja migran juga seharusnya diperkuat sebagai bentuk pencegahan

terhadap adanya potensi kekerasan yang terjadi pada mereka.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Ahmad Buchori COPYRIGHT (c)2020 .

Page 31 of 60.