Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 178

klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda
               pembahasannya," ujar Puan kepada wartawan, Kamis (23/4).


               Menurutnya, pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja
               ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-
               19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.

               "Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster
               ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan
               masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan," tegasnya


               Beri Alternatif

               Willy Aditya meminta agar para penolak bisa memberikan alternatif peraturan lain
               yang dianggap laik menggantikan RUU usulan pemerintah tersebut.

               "Terkait statemen atau permintaan dari para akademisi itu, ya itu sah sah saja.
               Meskipun saya agak menyayangkan," kata dia.

               "Kalau mereka memang menolak RUU Ciptaker, apa tawaran mereka dalam upaya
               melakukan penyederhanaan perizinan dan iklim investasi yang sehat. Jangan cuma
               minta dan mendesak saja. Apa tawarannya kalau bukan omnibus law?" ujarnya.

               Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) ini menegaskan, bahwa parlemen bertugas
               untuk melakukan pembahasan terhadap RUU.

               Dalam pembahasan tersebut perlu ada 'pertarungan argumentasi'.


               "Toh, kami di DPR ini kan sekadar membahas saja. DPR ini kan battle of ideas selain
               battle of interest. Apa-apa yang diusulkan oleh pihak manapun diblejeti di sini.
               Termasuk RUU Ciptaker ini. Jangan pernah berpikir kalau sebuah RUU masuk
               prolegnas atau masuk pembahasan otomatis akan lolos atau disahkan. Semuanya
               dipertarungkan," ungkapnya.

               Keterlibatan elemen masyarakat, seperti akademisi tidak saja hanya untuk
               mengkritik sebuah RUU atau kebijakan, melainkan juga memberikan tawaran model
               kebijakan yang lain.

               Tidak hanya soal RUU, tapi juga soal solusi untuk sejumlah tantangan yang akan
               dihadapi ke depan.

               "Apa tawaran bagi masalah tumpah tindihnya regulasi kita? Apa solusi dari ruwet
               dan parasitnya birokrasi perizinan kita? Apa jawaban terhadap krisis ekonomi global
               yang sudah di depan mata? Apa yang bisa ditawarkan untuk menghadapi bonus
               demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai tahun 2020 ini?," tegasnya.

               Dia berharap, pihak yang menolak cuma sekedar menyatakan penolakan dan
               permintaan agar RUU Ciptaker dicabut saja.





                                                      Page 177 of 254.
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183