Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 228

Title          KSPI BATAL GELAR AKSI MENOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      24 April 2020
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/19035441/kspi-batal-gelar- aksi-menolak-
               Page/URL
                              omnibus-law-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) batal menggelar aksi pada 30 April di
               depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Gedung DPR.


               Aksi unjuk rasa dibatalkan lantaran Presiden Joko Widodo menunda pembahasan
               klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.


               "Serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada
               tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian," kata Presiden KSPI Said
               Iqbal melalui keterangan tertulis, Jumat (24/4/2020).


               Iqbal mengatakan, KSPI dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengapresiasi
               keputusan Presiden Jokowi.

               Ia menilai, Presiden telah mendengarkan pandangan semua pihak termasuk
               masukan dari serikat buruh dengan mengeluarkan keputusan tersebut.

               Iqbal menambahkan, keputusan Presiden Jokowi sekaligus menjadi momentum bagi
               para buruh dan pekerja untuk menjaga persatuan dalam melawan Covid-19.

               Ia pun mengatakan, setelah Jokowi menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan,
               para buruh dan pekerja harus kembali mengatur strategi bersama untuk mencegah
               darurat PHK di kala pandemi corona.

               Iqbal menambahkan, ke depan Presiden akan mempertimbangkan untuk membahas
               ulang klaster ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja dengan melibatkan
               serikat pekerja dan buruh.

               "Hal ini tercermin dari pernyataan presiden yang menyatakan akan mendengarkan
               pandangan semua pemangku kepentingan," kata Iqbal.

               "Harus ada pembahasan ulang draf RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang
               melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut dilakukan setelah
               pandemi corona selesai," lanjut dia.

               Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan, menunda pembahasan klaster
               ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

               Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal
               dalam klaster tersebut.



                                                      Page 227 of 254.
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233