Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2019
P. 4
"Dari dulu Arab Saudi tidak mempunyai aturan hukum yang melindungi TKA. Terus
sekarang ada ? Apa benar ? Seperti apa isinya ? Kenapa tidak dicantumkan dalam
Kepmen tersebut di atas," katanya.
Kekurangan lain dalam Kepmen tersebut, lanjutnya, Perusahaan Pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengirim PMI ke Arab Saudi harus minimal lima
pengalaman mengirim PMI, harus bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (Apjati).
"Masa harus berpengalaman lima tahun minimal? Itu berarti perusahaan-perusahaan
itu yang bisa mengirim. Ini bahaya. Terus harus gabung dengan Apjati. Ini bahaya
juga," ujarnya.
Said menduga, Kepmen tersebut dikeluarkan dengan tujuan, pertama, mendapatkan
keuntungan uang sebesar-besarnya bagi orang tertentu atau kelompok tertentu atau
partai politik tertentu. Kedua, ada hubungan dengan kepentingan politik 2019,
terutama terkait nomor induk KTP. "Saya menduga juga tidak terlepas dari
kepentingan politik juga," katanya.
Ia mengusulkan agar Kepmen tersebut segera digugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) agar dibatalkan.
Sementara itu Edi Hardum, berpendapat, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan
Kepmen 291 Tahun 2018 menunjukan pemerintah membatalkan kebijakan
penghentian pengiriman PMI ke negara-negara Timur Tengah yang berlaku sejak April
2014. "Mengapa pemerintah tidak umumkan saja secara terus terang dan terbuka,"
ucapnya.
Edi menyayangkan pemerintah mengeluarkan Kepmen tersebut. Sebab, pemerintah
sebenarnya belum menjalankan UU 18 / 2017 tetapi berlakukan Kepmen yang isinya
justru bertentangan dengan UU 18 / 2017. "Salah satu yang diamanatkan dalam UU
Page 3 of 69.
