Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2019
P. 5
18 / 2017 adalah mengirim TKI yang berkualitas, negara penerima TKI harus
mempunyai UU Perlindungan TKA. Apa ini benar sudah dilakukan pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi? Saya yakin belum."
Menurut Edi, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemnaker segera menyelesaikan
pembuatan aturan turunan dari UU 18 / 2017. Edi khawatir nasib UU 18 / 2017 tidak
mempunyai aturan turunan seperti UU 39/2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, mendukung siapa pun yang
mengajukan gugatan ke PTUN mengenai Kepmen tersebut. Dede sepakat Kepmen
tersebut tidak benar dan bertentangan dengan UU 18/2017.
Menurut Dede, seharusnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)
dulu, baru mengeluarkan Kepmen. "Dan Kepmennya jangan seperti itu isinya,"
katanya.
Page 4 of 69.
