Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 68

"Pemerintah juga memainkan peranan penting, tidak hanya menjawab krisis, tapi juga membuat
              landasan perbaikan di masa yang akan datang, khususnya mengenai kesehatan dan keselamatan
              kerja. Misal menggali pelaksanaan PP No 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan
              Berusaha Berbasis Risiko," tambahnya.

              Sementara  itu,  Minister  for  Economic  and  Development  Affairs,  Kedutaan  Besar  Jepang  di
              Indonesia,  Masato  Usui  menerangkan,  keberlanjutan  bisnis  di  tempat  kerja  menjadi  suatu
              tantangan tersendiri di banyak negara, termasuk Jepang dan Indonesia.

              Karena  itu,  sejumlah  cara  baru  dalam  bekerja  dilakukan.  Lalu  meningkatkan  pentingnya
              kesehatan  serta  keselamatan  di  tengah pandemi  COVID-19  dapat  mendorong  perekonomian
              negara.

              "Seperti  melakukan  verifikasi  bisnis  secara  hybrid.  Kemudian,  melakukan  pemasaran  secara
              daring," ujarnya.

              Dalam  kesempatan  yang  sama,  Dekan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Indonesia,
              Teguh Dartanto menekankan, pelaku bisnis haru bisa membangun sistem kerja yang lebih aman.
              Sebab, kesehatan dan keselamatan pekerja menjadi kunci dari produktivitas di masa depan.

              "Karena apa? Kalau misalnya selama pandemi ini tenaga kerja merasa tidak aman tidak sehat
              untuk WFO ( Work From Office ), atau untuk pergi ke tempat kerja, ini bisa memengaruhi mood,
              bisa memengaruhi juga produktivitas dan inovasi-inovasi," jelas dia.

              Lebih lanjut dia mengungkapkan, para pekerja di bidang manufaktur selama ini kurang mendapat
              perhatian terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ia berharap ada komitmen kuat dari
              pelaku bisnis hingga tenaga kerja itu sendiri, terkait dengan protokol kesehatan dan keselamatan
              kerja.

              Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah pusat maupun daerah dinilainya juga perlu membentuk
              suatu pedoman terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja selama pandemi. Upaya itu
              tentunya dengan didukung sosialisasi masif.

              Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), lebih dari 35 persen responden
              saat ini bekerja dengan sistem WFO dan WFH bergantian. Hanya 23,6 persen responden yang
              saat ini bekerja di rumah sepenuhnya.

              Umumnya sistem kerja selama pandemi sudah menerapkan aturan 5M/protocol kesehatan ketat
              saat WFO atau bekerja di kantor. Hanya 15,5 persen responden yang melakukan penambahan
              produk, dan layanan serta mulai memperluas pasar (diversifikasi usaha).

              Responden juga bersedia untuk kembali kerja di kantor apabila perusahaan menyiapkan masker,
              hand sanitizer dan vitamin untuk karyawan. Lebih dari 60 persen responden juga menyatakan
              perusahaan harus memberikan vaksinasi kepada karyawan.

              Baca juga: Menteri Basuki Beberkan Tantangan Terberat Penyediaan Rumah Bagi MBR Staf Ahli
              Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi, Heldy Satrya Putera,
              menerangkan bahwa pada 2021 pihaknya mendorong investasi di sektor prioritas yang memiliki
              nilai tambah.

              Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga sedang memaksimalkan sistem perizinan melalui Online
              Single Submission (OSS). Menurutnya, OSS merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja.






                                                           67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73