Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 66
Sedangkan untuk pendaftaran para ketua RT/RW menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, lanjut Litani, membutuhkan payung hukum, pembahasan, dan
kajian yang matang karena para ketua RT dan RW bukan pegawai Pemkot
Semarang.
Pemkot Semarang, tambah Litani selama ini hanya memberikan apresiasi kepada
ketua RT dan RW berupa uang transport yang kemudian sebagian dari mereka
justru digunakan sebagai biaya operasional RT dan RW setempat.
Dalam kesempatan tersebut, juga mencuat perlunya pemetaan ketua RT dan RW
yang berstatus ASN, non-ASN dengan tujuan agar tidak muncul anggaran ganda.
"Ini (mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, red) niatnya baik, tetapi
jangan sampai karena sembrono, justru menjadi berperkara. Diperlukan dasar
hukum," demikian Litani.
Page 65 of 143.
