Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 70
"Meski berat namun Apindo tetap akan melaksanakan keputusan tersebut. Terima
kasih Pemprov Jatim yang telah banyak membantu Apindo dalam menjembatani
dialog dengan pekerja terkait dengan UMK 2020 mendatang," ujar Johnson.
Penetapan upah minimum kabupaten/kota 2020 di Kantor Gubernur Jawa Timur,
dibayang-bayangi aksi unjuk rasa besar para buruh, yang menolak kenaikan sebesar
8.51 persen. Pagar kawat berduri dan ratusan personil Polri disiapkan untuk
mengantisipasi rencana ribuan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur untuk
menolak penetapan yang mengacu pada peraturan Menaker.
Serikat Pekerja Ajak Perusahaan Negosiasi Kenaikan UMK 15 Persen
Sebelumnya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 akan ditetapkan dan
diumumkan pada 21 November 2019. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, UMK tahun depan akan
mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen.
Namun begitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak
kenaikan tersebut dan menuntut UMK ditinggikan hingga 15 persen dengan
menggelar aksi di berbagai kota.
Namun, aksi tersebut belum berbuah manis, lantaran pemerintah daerah (Pemda)
masih menolak usulan kenaikan upah tersebut.
"Pemda tetap mengacu pada PP 78 (Tahun 2015)," ungkap Ketua Departemen
Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono kepada Liputan6.com, Selasa, 19
November 2019.
Menanggapi hal tersebut, Kahar mengatakan, pihaknya coba meminta kepada pihak
perusahaan untuk mau merundingkan kenaikan upah. Sebab, lanjutnya, sesuai
ketentuan undang-undang, UMK hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa
kerja di bawah 1 tahun.
"Untuk itu, KSPI meminta agar setiap perusahaan merundingkan upah pekerja di
tingkat perusahaan, khususnya terkait tunjangan bagi pekerja yang sudah
berkeluarga dan masa kerja di atas 1 tahun," ujar dia.
Dia menyatakan, KSPI akan terus mendesak agar PP 78/2015 dicabut. Selain itu,
serikat pekerja disebutnya juga turut mendesak Upah Minimum Sektoral Kota
(UMSK) 2020 yang nilainya lebih tinggi dari UMK juga segera disahkan. Permintaan
lainnya, yakni meminta kepala daerah untuk meniru apa yang dilakukan Pemprov
DKI Jakarta dengan program subsidi untuk pekerja, seperti pemberian sembako
murah, busway gratis, dan sebagainya.
Sebagai langkah pasti, Kahar menyerukan, KSPI akan terus menyuarakan kenaikan
UMK sebesar 15 persen meski itu telah ditetapkan pada 21 November mendatang.
"Apalagi pak Jokowi pernah menjanjikan akan merevisi PP 78," ujar Kahar.
Page 69 of 143.
