Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020

Pasal 14 UU 24 / 2011 menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program
jaminan sosial.

Pasal 15 UU yang sama, ayat (1) menyatakan, pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJSsesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti.

Ayat (2) menyatakan, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut
anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 17 ayat (1) UU yang sama menyatakan, pemberi kerja selain penyelenggara
negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran
tertulis dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

Sampai November 2019, sebanyak 50,2 juta pekerja menjadi peserta BPJamsostek.
Padahal sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJamsostek mengatakan, BPJamsostek
menargetkan 21 juta peserta jaminan sosial baru untuk 2019. Itu berarti yang
didapat 2019, jauh dari target. Hal ini terjadi, pertama, bisa karena kurangnya
sosialisasi.Kedua, begitu banyaknya perusahaan yang bandel.

Data yang didapat Beritasatu.com dari Kementerian Koperasi dan UKM, sampai saat
ini total jumlah perusahaan di Indonesia yang mencapai 56.539.560 unit yang terdiri
skala besar, menengah, kecil, dan mikro yang terdiri atas usaha mikro berjumlah
55.856.176 unit (98,79%), usaha kecil 629.418 unit (1,11%), usaha menengah
48.997 unit (0,09%), dan usaha besar 4.968 unit (0,01%).

Perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke BPJamsostek
umumnya perusahaan kecil, menengah dan besar.

Page 112 of 203.