Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 118
Hal tersebut sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus
Susanto mengatakan, UU tersebut mengamanahkan BPJS Ketenagakerjaan untuk
memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja pada 2029.
Atas dasar itu, penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan Taspen dan
Asabri dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Kita tidak bisa bekerja sendiri.
Jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, kita perlu bersinergi.
Kita perlu bangun sinergitas yang kokoh untuk bisa mewujudkan amanah UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional," ujar dia.
Agus mengungkapkan, saat ini proses pengalihan tersebut masih dalam tahap
pradiskusi. Dia berharap dari komunikasi yang tengah dibangun bisa mempercepat
proses peralihan program-program jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita masih dalam tahap untuk melakukan pradiskusi, dialog dulu. Tentunya tidak
hanya untuk kepentingan penggabungan tatepi juga untuk melihat strategi dan
kebijakan apa yang bisa mendukung terwujudnya amanah UU SJSN di 2029," kata
dia.
Sementara itu, Pakar Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang mengatakan,
dengan dialihkannya program jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan
berarti Taspen dan Asabri dibubarkan. Keduanya masih tetap bisa beroperasi
dengan membuat program-program baru di luar jaminan sosial.
"Jadi sebetulnya yang bertransformasi itu bukan Taspen atau Asabri. Silahkan itu dia
juga satu perusahaan dengan men-create program-program lain. Tapi perintah UU
adalah menyerahkan program-program jaminan sosial yaitu pensiun, jaminan hari
tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian baik oleh Taspen atau Asabri,"
ujar dia.
Page 117 of 203.
