Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 122
Title ASABRI DISARANKAN DIGABUNG DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name kompas.com
Pub. Date 14 Januari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/01/14/153100826/asabri-disarankan-d igabung-
Page/URL
dengan-bpjs-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias PT Asabri (Persero)
diduga terjadi korupsi dan salah menempatkan dana kelolaan hingga rugi lebih dari
Rp 10 triliun. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, pemerintah perlu
mencari jalan keluar untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan pengawasan di
Asabri.
Salah satunya dengan mempercepat penggabungan Asabri dengan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang semula dijadwalkan pada 2029.
"Saya usulkan agar Asabri itu masukkan saja ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu
sudah ada roadmap-nya (peta jalan) bahwa Asabri dan Taspen akan dimasukkan ke
BPJS tahun 2029," kata Irvan kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).
Irvan menuturkan, penggabungan dengan BPJS Ketenagakerjaan dirasa lebih
mudah mengingat status Asabri sebagai perusahaan asuransi sosial, bukan
komersial seperti Jiwasraya. Karena perusahaan asuransi sosial, sudah pasti akan
lebih sulit bagi Asabri untuk mendapat investor guna menutupi kekurangan dana.
Namun perlu diingat, percepatan penggabungan tentu harus melalui kajian dan
konsekuensi plus minusnya. Selain itu, perlu ada perbaikan terlebih dulu dari sisi
GRC alias tata kelola (governance), pengelolaan risiko (risk management), dan
kepatuhan (compliance)
"Tentu harus ada perbaikan lebih dulu, GRC itu yang harus dibenahi dulu," ujar
Irvan.
Tak cukup sampai di situ, pemerintah perlu mengejar pelaku yang bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita Asabri. Pelaku wajib membayar kerugian maupun
dana yang mengalir kepadanya. Sebelumnya diberitakan, Asabri dan Jiwasraya salah
mengelola penempatan dana. Kabarnya, portofolio saham milik Asabri anjlok hingga
90 persen. Kerugiannya pun disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
Disebut-sebut, Asabri punya implikasi politik yang lebih besar ketimbang Jiwasraya.
Sebab, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri
sebagai ketahanan nasional. Namun, kesejahteraan TNI/Polri justru bermasalah
karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.
Page 121 of 203.
