Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 124

Yang utama diprioritaskan Ida dalam waktu dekat adalah memilih orang yang
               berkompeten untuk menjadi Dirjen Pembinaan Pengawasan (Binawas) Kemnaker
               yang defenitif. Sampai saat ini Pelaksana Tugas Dirjen Binawas adalah Brigadir
               Jenderal Polisi Iswandi.

               Pada kesempatan itu Ida mengakui masih banyak perusahaan di Indonesia yang
               belum mengikutkan karyawannnya dalam program BPJamsostek.

               Keikutsertaan perusahaan dan seluruh pekerja perusahaan baik swasta maupun
               Badan Usaha Nasional (BUMN) dalam program BPJamsostek dan BPJS Kesehatan
               merupakan amanat UU 24/2011 tentang BPJS.

               Pasal 14 UU 24 / 2011 menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang
               bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program
               jaminan sosial.

               Pasal 15 UU yang sama, ayat (1) menyatakan, pemberi kerja secara bertahap wajib
               mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJSsesuai dengan
               program jaminan sosial yang diikuti.

               Ayat (2) menyatakan, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana
               dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut
               anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.


               Pasal 17 ayat (1) UU yang sama menyatakan, pemberi kerja selain penyelenggara
               negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
               ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.


               Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran
               tertulis dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi
               sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.


               Sampai November 2019, sebanyak 53,75 juta pekerja menjadi peserta BPJamsostek.
               Sedangkan perusahaannya sebanyak 654.857 buah perusahaan.

               Padahal sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJamsostek mengatakan, BPJamsostek
               menargetkan 21 juta peserta jaminan sosial baru untuk 2019. Itu berarti yang
               didapat 2019, jauh dari target. Hal ini terjadi, pertama, bisa karena kurangnya
               sosialisasi.Kedua, begitu banyaknya perusahaan yang bandel.


               Data yang didapat Beritasatu.com dari Kementerian Koperasi dan UKM, sampai saat
               ini total jumlah perusahaan di Indonesia yang mencapai 56.539.560 unit yang terdiri
               skala besar, menengah, kecil, dan mikro yang terdiri atas usaha mikro berjumlah
               55.856.176 unit (98,79%), usaha kecil 629.418 unit (1,11%), usaha menengah
               48.997 unit (0,09%), dan usaha besar 4.968 unit (0,01%).

               Perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke BPJamsostek
               umumnya perusahaan kecil, menengah dan besar.





                                                      Page 123 of 203.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129