Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 147
"Kami akan ikuti proses yang ada di DPR kapan pemerintah akan sampaikan ke DPR
setelah prolegnas disepakati kemudian priroitas 2020 disepakati Omnibus Law
masuk baru kemudian DPR sama pemerintah akan ketemu," tuturnya.
Sebelumnya, serikat buruh mengajukan keberatan atas beberapa poin Omnibus Law
yang dianggap merugikan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan,
dalam salah satu poin Omnibus Law di sektor tenaga kerja pemerintah bakal
merombak aturan mengenai sistem pesangon menjadi tunjangan Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK) sebesar enam bulan gaji.
Padahal menurut dia, di aturan yang sudah ada saat ini, buruh bisa mendapatkan
pesangon dengan besaran maksimal sembilan bulan dan bisa dikalikan dua kali
untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.
Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan
masa kerja.
Page 146 of 203.
