Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 26
lepas. Kata Ellena, para pekerja muda dan calon pekerja ini juga terancam
pemecatan sewaktu-waktu. "Kondisi ini memperparah nasib para pekerja muda dan
calon pekerja hari ini yang kerap dieksploitasi keringatnya menggunakan aturan
tentang pemagangan yang membuat mereka menerima upah jauh dari layak," kata
Ellena.
Ketiga, Gerakan Buruh menilai pembuatan omnibus law bermasalah dalam sistem
hukum di Indonesia. Gebrak mengutip pernyataan mantan hakim konstitusi Maria
Farida yang menyebut omnibus law tidak lazim diterapkan di negara yang menganut
sistem hukum civil law seperti Indonesia.
Penerapan omnibus law justru diprediksi akan menimbulkan persoalan baru dalam
sistem hukum Indonesia yang sudah tumpang tindih dan saling bertabrakan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, mengatakan
penyusunan omnibus law tetap harus taat pada Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Bila tidak, bukan tidak
mungkin akan muncul masalah baru seperti dalam sistem perundang-undangan
hingga ketidakpastian hukum," kata Arif.
Gebrak juga menilai proses perumusan terkesan dilakukan tergesa-gesa, tertutup,
dan tanpa ada upaya mendengarkan pendapat publik. Apalagi, komposisi Satuan
Tugas (Satgas) Omnibus Law bentukan pemerintah pun didominasi pengusaha,
perwakilan pemerintah daerah, dan akademisi.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah,
mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja yang disusun untuk menggenjot investasi ini
akan mengorbankan rakyat banyak. Sebaliknya, aturan itu melindungi kepentingan
para investor. "Gebrak berkesimpulan RUU Cilaka hampir pasti akan menjadi
fatamorgana pertumbuhan ekonomi dan hanya membuat rakyat cilaka (celaka),"
kata Ilhamsyah.
Gagasan omnibus law Cipta Lapangan Kerja pertama kali dilontarkan Presiden
Jokowi dalam pidatonya di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus lalu. Rancangan
undang-undang sapu jagat itu pun akan segera dibahas oleh parlemen dan
pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
Mahfud Md. mengatakan, draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja itu sudah
rampung dan dikirim ke DPR.
Page 25 of 203.
