Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 46
"Kita sudah beri masukan ke pemerintah dan pemerintah akan review. Mungkin
Rabu kita duduk bareng lagi untuk membahas beberapa hal yg belum jelas. Karena
kan yang susah bagian finalisasi," ujar Rosan.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sekitar 1.200 pasal yang akan
diserderhanakan ke dalam Omnibus Law. Karena itu, diperlukan waktu yang cukup
panjang. Pada intinya, ia berharap tidak ada kendala pada saat nantinya aturan ini
diterapkan.
"Kita mau pastikan jangan sampai ada perbedaan pemahaman dan pengertian
sehingga akan beda persepsinya. Kita pastikan persepsinya, pemahamannya antara
satgas dan pemerintah ini sama," Rosam menjelaskan.
Karena itu, Rosan merasa bingung dengan protes dan demo buruh terkait Omnibus
Law ketenagakerjaan padahal belum ada finalisasi dari pemerintah. "Dari sisi
pemerintah belum putus, bagaimana di kami, itu tadi yang tidak dibicarakan adalah
tenaga kerja, karena memang belum ada," ujarnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan
menggelar unjuk rasa atau demo buruh untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan
iuran BPJS Kesehatan. Demonstrasi tersebut bakal dilakukan serentak di seluruh
Indonesia pada 20 Januari 2020.
Dalam unjuk rasa ini, Presiden KSPI, Said Iqbal berharap DPR RI bisa
mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan Omnibus Law.
Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, beleid itu cenderung merugikan
kaum buruh, karena hanya akan menghilangkan upah minimum, pesangon, pekerja
outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), bahkan TKA
yang tidak memiliki keahlian juga bisa masuk Indonesia.
Said juga memprotes hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana
bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh. "Kami menilai Omnibus Law
tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat
kesejahteraan kaum buruh, ujar dia melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari
2020.
EKO WAHYUDI l CAESAR AKBAR
Page 45 of 203.
