Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2019
P. 43
Title GANJAR USUL CABUT IZIN SEKOLAH YANG GURUNYA DIGAJI DI BAWAH UMK
Media Name detik.com
Pub. Date 09 Desember 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/4815843/ganjar-usul-cabut-iz in-sekolah-
Page/URL
yang-gurunya-digaji-di-bawah-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendesak agar gaji guru sudah
harus memenuhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia bahkan mempertimbangkan
pencabutan izin sekolah yang tidak memenuhinya. Ganjar mengatakan untuk guru
honorer di SMA, SMK, dan SLB yang di bawah naungan Pemprov Jawa Tengah sudah
menjalankannya. Namun untuk sekolah yang dikelola Pemkab atau Pemkot belum
seluruhnya bisa melakukan.
"Menangani kawan-kawan GTT (guru tidak tetap) ini kabupaten/kota minta naikkan
sampai UMK, belum bisa semua. Ya kalau belum bisa kejarlah, mereka yang sepuh tidak
bisa jadi PNS, tapi nasib harkat martabat dinaikkan jangan konsisten Rp 200 ribu terus,
Rp 300 ribu terus, minimal UMK bisa diterima ya," kata Ganjar, Senin (9/12/2019).
Usulan mencabut izin sekolah yang gurunya belum mendapat gaji UMK diucapkan
Ganjar ketika puncak peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu (7/12) lalu di Balairung
Universitas PGRI Semarang. Ganjar menjawab pertanyaan guru tidak tetap di sekolah
swasta.
"Ada pertanyaan, 'saya guru tidak tetap yayasan, Pak'. Kalau yayasan kan swasta, 'Pak
Gub harus tegur'. Kalau tak kasih peringatan 3 kali, sekolah tutup piye? 'Kasihan Pak',
terus piye?" ujarnya.
Ganjar berharap bisa bersinergi dengan PGRI untuk memecahkan masalah-masalah
tersebut. Ganjar menyebut mumpung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sedang
progresif, perlu dioptimalkan kerja sama untuk memperbaiki segala hal tentang
pendidikan.
"Momentum ketika Mas Menteri progresif, ingin Pemprov dan PGRI kerja sama untuk
review sistem informasi pendidikan, infrastruktur, fasilitas, kondisi murid,
persebarannya, guru-gurunya, metodenya," jelas Ganjar.
Dengan kerja sama itu, diharapkan perkembangan bidang pendidikan bisa terpantau
secara riil dan hal itu berpengaruh pada politik anggaran.
"Kita akan bicara dengan Kemendikbud, KemenPAN, dan Kemendagri agar mengawal
penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu," pungkas Ganjar.
(alg/mbr)
Page 42 of 73.
