Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2019
P. 46
dan 20 orang dari divisi konten. Selain itu, ada juga beberapa pekerja di divisi teknis
yang menjadi korban PHK. .
Kabar itu juga dibenarkan oleh Head of Corporate Communications Bukalapak Intan
Wibisono. Intan mengatakan, efisiensi itu dilakukan karena Bukalapak yang telah
tumbuh menjadi unikorn, sehingga perlu menata diri dan beroperasi sebagai
perusahaan yang sudah dewasa atau grown-up company.
Hal ini dilakukan untuk menjamin visi perusahaan terus tumbuh sebagai perusahaan
dagang-el berkelanjutan dalam jangka panjang.
"Tentunya sudah lazim untuk perusahaan manapun melakukan penataan internal
secara strategis untuk mendukung implementasi strategi bisnisnya. Demikian pula
dengan Bukalapak," ujar Intan.
Belum lama ini, isu PHK rupanya juga turut 'mampir' di perusahaan maskapai
Sriwijaya. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah memang
terjadi PHK di maskapai itu atau tidak.
Isu PHK itu muncur karena gangguan operasional perusahaan setelah mengakhiri
kerja sama dengan grup Garuda Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja
Sriwijaya Air (Aspersi), Pritanto Ade Saputro, mengatakan forumnya akan menagih
kejelasan dari direksi anyar yang dibentuk di akhir KSM.
Kendati sepanjang 2019 ancaman PHK masih menghantui dunia ketenagakerjaan
Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menyatakan jumlah pekerja
formal pada Agustus 2019 yaitu 44,28 juta atau naik dibandingkan 2018 yaitu 43,
16 juta. Dari jumlah itu, tercatat pekerja dengan status karyawan masih
mendominasi yaitu sebanyak 40,83 juta orang pada Agustus 2019 lebih banyak
dibandingkan bulan yang sama tahun lalu yaitu 39,70 juta orang.
Sekretaris Jenderal Organisasi Seluruh Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menuturkan tren gelombang PHK yang masih tinggi memang menjadi pertanda
bahwa iklim bisnis di Indonesia belum cukup baik. Menurutnya, untuk jangka
pendek pemerintah harus segera merealisasikan omnibus law cipta lapangan kerja
dan juga pajak.
"Infrastruktur kan sudah ada," tegasnya.
Namun, dia menilai tidak hanya pemerintah saja yang mencegah gelombang PHK
ini, melainkan juga dari sisi perbankan. "Tapi dari sisi perbankan belum gerak.
Bagaimana mereka memberikan pinjaman yang relatif lebih kompetitif dan lebih
baik, kalau sekarang net interest margin-nya kan masih tinggi."
Selain itu, dari pemerintah daerah juga perlu membenahi kondisi iklim bisnis di
daerahnya salah satunya dengan menghilangkan ilegal cost yang membebani
pengusaha. "Kepala daerah juga bertanggung jawab bagaimana mendekati
Page 45 of 73.
