Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 10
Title BURUH SUKOHARJO MINTA PENENTUAN UMK GUNAKAN UU KETENAGAKERJAAN
Media Name krjogja.com
Pub. Date 07 Oktober 2019
https://krjogja.com/web/news/read/111458/Buruh_Sukoharjo_Minta_Penentu
Page/URL
an_UMK_Gunakan_UU_Ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat pekerja di Sukoharjo menginginkan perubahan besar penentuan besaran
upah minimum kabupaten (UMK) 2020 dengan menolak dasar acuan Peratuan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mengganti dengan
pedoman lama menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Tuntutan diajukan karena buruh melihat selama ini penerapan dasar inflasi sangat
merugikan dibandingkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli
Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Minggu (6/10) mengatakan, kekesalan serikat
pekerja termasuk buruh didalamnya sudah memuncak. Sebab sejak awal sudah
menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 dan meminta pemerintah mencabut aturan
tersebut. Buruh menganggap keberadaannya sangat merugikan sejak kali pertama
diterapkan hingga sekarang.
Kerugian dilihat dari nilai upah yang diterima buruh sangat kecil dan tidak sesuai
dengan harapan. Hal itu terjadi karena penentuan UMK menggunakan acuan angka
inflasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Sistem tersebut dianggap SPRI dan FPB
Sukoharjo merugikan.
Buruh meminta agar pada penentuan UMK 2020 dilakukan perubahan besar dengan
tidak lagi menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan mengganti memakai
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permintaan
diajukan dengan harapan ada perubahan kenaikan upah secara signifikan. Selain itu
juga rasa keadilan bagi buruh mendapatkan upah kerja.
"Keberadaan PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak memihak tapi justru merugikan buruh.
Sebab penentuan upah menggunakan sistem inflasi. Buruh Sukoharjo ingin
perubahan UMK 2020 dengan kembali menerapkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena menggunakan KHL," ujarnya.
FPB dan SPRI Sukoharjo sudah menyampaikan permintaan tersebut pada Pemkab
Sukoharjo. Harapannya penggunaan kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menentukan UMK bisa segera dilaksanakan.
Page 9 of 112.
