Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 11
"Kami secara internal sudah melakukan survei KHL untuk menentukan UMK 2020
dengan hasil Rp 2,4 juta. Nilai itu sebagai acuan upah buruh tahun depan,"
lanjutnya.
Survei dilakukan FPB dan SPRI Sukoharjo terhadap 60 item sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak Januari-Oktober.
Sukarno yakin angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding menggunakan acuan PP
Nomor 78 Tahun 2015 karena penentuan menggunakan inflasi.
Sukarno menambahkan, pihaknya sudah mendengar kabar tentang rencana
pemerintah pusat melakukan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Bahkan dalam rencana tersebut pemerintah akan mengundang
pengusaha dan serikat pekerja.
"Menanggapi soal rencana pemerintah itu serikat pekerja di Sukoharjo menolak
adanya revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemerintah pusat sekarang justru harus menghapus PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan," lanjutnya.
Revisi terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dianggap serikat pekerja Sukoharjo tidak lebih baik. Sebab dikhawatirkan revisi itu
justru akan memihak kalangan pengusaha saja. Sedangkan nasib buruh masih tetap
memprihatinkan.
Salah satu indikasi tersebut dijelaskan Sukarno karena adanya usulan dari kalangan
pengusaha tentang rencana penghapusan uang pensiun bagi pekerja. Hal ini tentu
sangat merugikan para pekerja yang telah lama mengabdikan diri bekerja di
perusahaan.
"Saat pekerja sudah tua dan pensiun akan terancam haknya mendapatkan uang
pensiun. Jelas itu sangat merugikan. Memang itu masih wacana saja tapi tetap saja
membuat khawatir pekerja," lanjutnya.
Page 10 of 112.
