Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 64
investasi asing melalui cara-cara kolonial.
FRI menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya
melibatkan pengusaha. Selain itu, substansi RUU Cilaka Indonesia menyerupai
watak pemerintah kolonial Hindia Belanda.
"Izinkan kami membantah tidak terjadi misalnya pengurangan pesangon, tidak
terjadi pengurangan upah minimum, tidak mengurangi atau menghilangkan hak
bagi pekerja yang hamil, ada hal-hal yang berkembang di masyarakat tidak sesuai
dengan apa yang ada di dalam 'omnibus law'," kata Fadjroel.
Fadjroel pun menegaskan tidak ada juga pengurangan hak pelaku usaha menengah,
kecil, dan mikro (UMKM). Presiden Jokowi sudah menandatangani Surat Presiden
(Surpres) RUU Omnibus Law Perpajakan, sehingga masih kurang Surpres untuk
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Negara.
"Masalahnya saat ini masih disinkronisasi antara undang-undang karena omnibus
law ini melibatkan puluhan UU, tapi semua hal yang diperdebatkan akan tuntas
dijawab Menko Perekonomian saat draf ini diserahkan ke DPR," kata Fadjroel.
Namun Fadjroel menegaskan bahwa semua masukan masyarakat tetap ditampung.
"Masukan semua diterima, kami harap semua pihak yang terdampak dari kebijakan
ini akan ikut dalam pembahasan. KSP (Kantor Staf Presiden) terus menerus
berhubungan dengan buruh, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga
Kerja juga aktif berkomunikasi, kami harap saat penyerahan ke DPR akan lebih
banyak lagi pihak terlibat dalam pembahasannya," kata Fadjroel.
Terkait masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai omnibus law, Fadjroel
mengaku pihaknya akan melakukan "engagement comunication" ke masyarakat.
Page 63 of 130.
