Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 65
"Engagement communication dicoba terus, ada 26 serikat buruh yang terus
menerus dicoba untuk dikomunikasikan," kata Fadjroel.
Omnibus law direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.
Omnibus law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga serta
sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh
konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Untuk memuluskan pembahasan omnibus law, pemerintah membentuk Satuan
Tugas (Satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas
perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala
daerah, dan tokoh masyarakat. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari
2020 lalu menargetkan agar pembahasan omnibus law di DPR dapat dilakukan
hanya dalam 100 hari kerja.
Page 64 of 130.
