Page 89 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 89
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, sulit bagi
guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di saru sekolah. "Kecuali bisa
mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah,"
ujarnya.
Tidak adil
Ia juga berpendapat ada ketidakadilan dalam aturan ini. Aturan ini
mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya.
Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat
justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini. "Sehingga bisa ada guru yang belum
bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta,"
tuturnya.
Ia meminta agar Perwal dan Kepwal terkait pemberian honorarium ini bisa direvisi.
"Jangan sampai ada yang tidak dapat," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini SD dan SMP negeri banyak kekurangan guru PNS. Di
sekolah negeri lebih banyak guru honorer.
"Jika tidak diperbaiki, kami siap gugat ke PTUN," ujarnya.
Didi Septariana dari Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) memahami aturan
ini dibuat untuk membangun sistem. Tapi seharusnya, semua guru dan tenaga
honorer bisa mendapat honorarium yang tahunalu disebut Tamsil.
"Tidak mungkin mengajar 24 jam seminggu, karena kami diberi sisa dari (jam
mengajar PNS). Kami meminta keadilan," katanya.
Perwakilan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Hendriyan
mengatakan, sejak awal April sudah banyak menerima keluhan dari guru honorer
yang tahun ini tidak bisa menerima honorarium karena tidak memenuhi kriteria.
Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung
pada forum itu. "Ini ketidaktahuan orang Disdik atas masalah kita. Harus mengajar
24 jam, honorer itu paling 18-20 jam," ujarnya.
Penjaga sekolah
Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung Yusup
mengatakan, pemberian honoraium ini merupakan niat baik Wali Kota Bandunh
untuk mengapresiasi guru dan tenaga honorer. Sebaiknya, penyusunan aturannya
mendengarkan aspirasi mereka terlebih dahulu. Sehingga pemerintah mendapat
gambaran nyata kondisi di lapangan.
"Ada yang mengajar baru satu, dua, atau tiga tahun. Tapi juga ada yang usianya
dua bulan lagi 60 tahun dan sampai saat ini belum S1. Kalau dia harus melanjutkan
sekolah, belum selesai sekolah sudah pensiun," tuturnya.
Page 88 of 187.
