Page 93 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 93
Surabaya.
Dikatakan "hantu", lanjut dia, karena tidak ada skema kebijakan yang sistematik
dari Pemkot Surabaya dalam mengatasi pengangguran. Ini berbeda dengan isu
pendidikan dimana telah terbangun skema kebijakan yang menjadi rujukan warga.
"Begitu pula dengan kesehatan, Pemkot Surabaya telah memiliki skema kebijakan,
mulai SKTM (surat keterangan tidak mampu), BPJS, rujukan Puskemas hingga
rumah sakit. Tapi, kalau soal pengangguran, apa skema kebijakan yang terbukti jitu
dalam mengentas pengangguran? Masyarakat tidak merasakan itu," ujarnya.
Selain itu, kata dia, fakta perekonomian Kota Surabaya bergerak dinamis, bahkan
tumbuh. Sementara di sisi lain, setiap tahun terjadi pertumbuhan tenaga kerja usia
produktif warga ber-KTP Surabaya. Begitu juga urbanisasi dari luar daerah terus
mengalir ke Surabaya, yakni warga usia produktif dan mereka mengambil banyak
kesempatan kerja di kota ini.
Meski demikian, Pansus LKPj sepakat dengan gagasan Pemkot Surabaya bahwa arus
investasi ke Kota Surabaya dalam bentuk pertumbuhan unit-unit ekonomi,
hendaknya juga menyerap tenaga kerja dari lingkungan masyarakat setempat.
"Sehingga kemunculan hotel, apartemen, toko-toko modern, mal dan lain
sebagainya di Kota Surabaya, mestinya memberi jatah penyerapan tenaga kerja dari
warga setempat," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi
sebelumnya mengatakan dengan aturan yang baru tentang usulan anggota dewan
dalam reses serta usulan lainnya akan dijadikan satu dan dimasukkan dalam
musrembang.
"Sehingga, nanti akan ditentukan oleh RT/RW, masyarakat setempat, mana yang
lebih diprioritaskan.
Semuanya melalui musrembang, pintunya ada dimana-mana. Jadi, filosofinya
sebenarnya sama, mau warga yang mengusulkan atau dari pihak DPRD maupun
pemkot yang mengusulkan," ujar Eri. (*).
Page 92 of 187.
