Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 100
Dia juga menjelaskan bahwa kejelasan regulasi dalam memangkas jalur-jalur rawan
korupsi adalah lebih penting untuk dikedepankan pemerintah daripada sekedar
mencari upaya memurahkan upah buruh.
Bila dilihat, di banyak negara maju lain, upah buruh lebih tinggi dari Indonesia tetapi
investasi di sana tetap tinggi, karena tidak ada lagi aturan birokrasi panjang yang
tidak jelas, berbelit dan rawan korupsi.
Melainkan, Korupsilah yang membuat investasi lari, bukan upah buruh. Sehingga
korupsi yang harus diperangi, bukan mengurangi kesejahteraan buruh, jelas Noak.
"Saya berharap DPR benar-benar dapat mendengar suara seluruh unsur masyarakat
sehingga produk akhir dari RUU ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh hanya
oleh buruh, pelaku usaha dan pemerintah, tetapi juga seluruh warga Indonesia,"
pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].
Page 99 of 394.
