Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 99
memberikan masukan-masukan, khususnya dari stakeholders terdampak yakni
buruh.
Dia menegaskan kembali, bahwa sesungguhnya para buruh juga sadar melihat
bahwa di Indonesia saat ini masih banyak pengangguran yang menunggu
kesempatan kerja. Dia juga memahami bahwa situasi ekonomi nasional saat ini
sedang tertekan karena pandemi virus corona.
Karenanya Noak mengimbau agar para buruh juga berempati terhadap para pelaku
usaha, investor dan juga pemerintah. Jika mereka terus merugi, apa lagi mengalami
goncangan akibat pandemi Covid-19, tidak mungkin mereka terus memaksakan diri
melanjutkan bisnisnya dan terus menggaji pekerjanya.
"Adanya aturan baru yang mendorong perbaikan iklim perusahaan, berinvestasi,
bekerja dan efisiensi birokrasi sangat kita dukung untuk mengembalikan iklim usaha
menjadi sehat seperti semula pasca Covid-19," katanya.
1 dari 1 halaman Sempurnakan RUU Omnibus Law Oleh karena itu, pihaknya
sebagai ketua SPTJR, tidak ingin tergesa-gesa ikut arus menolak omnibus law cipta
kerja ini. Dia melihat masih ada peluang bagi keterlibatan publik dalam
penyempurnaan perumusan RUU tersebut.
"Saya sendiri harus berpikir positif terhadap bangsa ini. Saat inilah adalah ujian
sesungguhnya bagi rakyat Indonesia, khususnya angkatan kerja produktif, Apakah
akan memilih status quo dan turut memperburuk situasi, atau turut ambil bagian
menjadi solusi bagi permasalahan bersama," ujarnya.
Apa yang disampaikan Noak bukan bermaksud untuk menolak RUU cipta kerja,
melainkan menginginkan adanya perbaikan dan penyempurnaan transparansi
kepada publik.
Tentunya, menurut dia kita semua berharap DPR dapat memberikan peluang luas
terhadap partisipasi publik. Jika pemerintah tidak memberikan peluang partisipasi
publik, maka harapannya ada pada DPR sehingga tidak ada asumsi bahwa RUU ini
hanya pro pengusaha.
"Sekarang ini kan proses sedang ada di Baleg DPR. Kita melihat masih ada peluang
bagi elemen masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan materi RUU. Sebelumnya
pemerintah telah abai dalam memperhatikan kepentingan masyarakat publik.
Semoga DPR tidak melakukan kesalahan yang sama," jelasnya.
Alasan lain mengapa dia tidak menolak omnibus law ini adalah karena banyak hal
positif lain yang dimuat dalam omnibus itu. Di antaranya adalah keberpihakan
terhadap UMKM dan koperasi, serta pemangkasan terhadap jalur-jalur birokrasi
yang dinilai rawan korupsi . Adanya aturan tersebut akan dapat mendorong
perbaikan iklim berusaha, berinvestasi, bekerja dan efisiensi birokrasi.
Page 98 of 394.
