Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

Title DPD INGATKAN PHK DAMPAK COVID-19 HARUS SESUAI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 11 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1415941/dpd-ingatkan-phk-dampak-covi d-19-
Page/URL
harus-sesuai-uu-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sutrisno
mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja sebagai dampak
pandemi COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat
kuat dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama berkenaan dengan pemutusan
hubungan kerja," kata Bambang melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Bambang mengatakan Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang
Ketenagakerjaan memuat syarat dan prosedur bagi perusahaan untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja yang wajib diikuti. Senator dari Provinsi Jawa Tengah itu
mengatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pemutusan
hubungan kerja sepihak dan tanpa pesangon.

"Setiap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja
pada prinsipnya harus dirundingkan bersama menyangkut pemenuhan dan
pembayaran hak-hak pekerja seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak," ujarnya pula.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon, penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja. "Dalam hal tidak
terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi perselisihan
perburuhan, maka pemutusan hubungan kerja wajib ditetapkan oleh lembaga
penyelesaian perselisihan perburuhan," katanya lagi.

Bambang mengatakan pandemi COVID-19 yang disebabkan Virus Corona telah
berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Di Jakarta saja, 139.288 pekerja dari
15.472 perusahaan terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah.

"Gelombang pemutusan hubungan kerja dapat dipastikan tidak hanya melanda
Jakarta, tetapi juga kota-kota di sekitar Jakarta yang menjadi kawasan industri,
seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang," katanya pula. Berdasarkan data yang
dilaporkan ke Komite III DPD, gelombang pemutusan hubungan kerja juga terjadi di
Bali (400 di-PHK, 17.000 dirumahkan), Kalimantan Tengah (848 dirumahkan hingga
PHK), Jawa Barat (34.365 diliburkan, 14.053 dirumahkan, 5.047 di-PHK), Jawa
Timur (1.923 di-PHK, 16.086 dirumahkan), dan Jambi (749 dirumahkan).

Page 215 of 394.