Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

berangkat atau pekerja yang terpaksa kembali karena negara tempatnya bekerja
mengalami lockdown karena pandemi Covid-19.

Netty pun meminta pemerintah mempertimbangkan setidaknya lima hal berikut.
Pertama, perbandingan jumlah pencari kerja dengan warga korban PHK dan dan
terdampak Covid-19. Kedua, proses rekrutmen yang adil dan merata.

Ketiga, mekanisme pelatihan di masa pembatasan interaksi sosial dan fisik di tengah
kondisi pandemi saat ini, termasuk bagaimana kesiapan Balai Latihan kerja,
infrastruktur, dan instrukturnya. Keempat, jenis pelatihan yang efektif
diselenggarakan di situasi sekarang.

Kemudian yang terakhir ialah keterjangkauan program Kartu Prakerja untuk pekerja
di sektor informal seperti pengemudi ojek online, sopir angkot, pekerja bangunan,
pedagang keliling, dan orang-orang di kawasan pedesaan yang belum tentu akrab
dengan teknologi jika pelatihan diselenggarakan secara online.

"Seharusnya pemerintah menyiapkan dengan matang dan tidak tergesa-gesa
menentukan calon peserta atau penerima manfaat," ujar Netty.

Netty juga menyoroti penunjukan perusahaan swasta sebagai penyedia pelatihan
online program Kartu Prakerja tersebut. Menurut Netty, penunjukan itu harus tetap
dilakukan secara profesional dan transparan mengingat anggaran yang disediakan
amat besar.

Ada delapan perusahaan yang ditunjuk pemerintah menjadi provider pelatihan
online. Yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, BUkalapak,
Pintaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar Mahir.

Atas kondisi yang disebutnya rawan penyimpangan dan penyelewengan tersebut,
Netty mendesak agar pemerintah transparan dan membuka ruang pengawasan
dalam proses rekrutmen, distribusi, dan penyalurannya. Dia juga mendorong
pemerintah daerah dilibatkan. "Pelaksanaan program harus transparan, adil dan
jujur. Jangan lupa beri akses masyarakat untuk turut mengawasi," ujar dia..

Page 245 of 394.