Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

Selama dirumahkan akibat pandemi corona , Alif mengaku tidak mendapat gaji dari
pihak perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan itu.

"Selama enggak kerja enggak dibayar. Saat terakhir kerja cuma dikasih sembako
masing-masing seberat 1/4 kg. Ke depannya belum tahu bakal dipekerjakan lagi
atau tidak," ujar Alif.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kota Bogor Saeful Bakhri mengungkapkan,
ada beberapa jenis bantuan yang akan disalurkan pemerintah dalam waktu
bersamaan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Ia merinci, bantuan bagi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), karyawan
terkena PHK atau di rumahkan atau kartu prakerja, bansos Program Keluarga
Harapan (PHK), warga miskin baru, hingga pemberian paket sembako dan bantuan
langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama
tiga bulan ke depan.

Penerima BLT tersebut yang belum menerima bansos seperti PKH, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), ataupun nanti Kartu Prakerja.

"Masing-masing bantuan ini dikoordinir oleh masing-masing OPD (Organisasi
Perangkat Daerah)," kata Saeful.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau bantuan ganda. Saeful meminta
pendataan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

"Yang kita khawatirkan satu orang mendapat tiga-empat program bantuan, atau
petugas pendataan memprioritaskan keluarga dan kerabatnya. Yang begini harus
dihindari," kata dia.

Saeful mengatakan, pemerintah daerah bisa memanfaatkan peran dari RW Siaga
Corona untuk melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid-19.

"RW Siaga Corona bisa melakukan pendataan secara valid, namun tetap harus
dipantau juga agar tidak terjadi KKN, supaya tepat sasaran," kata dia..

Page 328 of 394.