Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 353
masih berusaha menghindari PHK. Bila langkah ini kemudian tak terhindarkan, ada
jutaan pekerja yang bakal mengalami nasib buruk itu.
Membendung meledaknya PHK ini, Presiden Jokowi menyiapkan sejumlah jaring
pengaman. Sebut saja dari Kartu Pra Kerja yang tadinya diperuntukkan membuka
lapangan kerja baru, kini beralih untuk menanggulangi korban PHK hingga
pengemudi ojek online.
Nominal yang disiapkan pun naik dua kali lipat, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20
triliun. Salah satu kartu sakti yang dikampanyekan Jokowi sewaktu pemilu itu,
diproyeksikan dapat menjamin 5,6 juta orang.
Ada pula program padat karya tunai yang ditingkatkan hingga lima kali lipat.
Terakhir, yakni opsi untuk mempekerjakan korban PHK melalui Kemnaker sebagai
penyemprot disinfektan.
Lantas, seberapa manjurkah langkah Jokowi untuk mengantisipasi dampak pandemi
global ini?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, berbagai stimulus yang disiapkan
Jokowi itu cenderung tak siap secara data dan tak tepat sasaran.
Seperti Kartu Pra Kerja, yang dinilai Bhima bakal tak siap secara data. Jarak antara
diterbitkannya surat Kementerian Koordinator Perekonomian untuk pendataan
pekerja yang terdampak hingga rencana dibagikan, hanya hitungan hari saja.
"Persoalan data, misalnya Kartu Pra Kerja terkait data PHK dan ojol, surat dari
Kemenko Perekonomian tertanggal 29 Maret, kemudian deadline data disetor 1
April, tanggal 7 April rencana program Kartu Pra Kerja jalan. Memangnya ini proyek
Bandung Bondowoso, datanya pasti belum siap," ujar Bhima kepada kumparan,
Kamis (9/4).
Kekhawatiran Bhima itu, kini mulai terbukti. Kartu yang sejatinya bakal dibagikan
hari ini, malah mengalami kendala teknis.
Situs Kartu Pra Kerja sulit diakses dan pemerintah memutuskan mengundur
penerbitannya jadi 11 April 2020. Padahal PSBB di DKI Jakarta sudah berlaku, meski
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan baru diberlakukan secara
resmi, Jumat (10/4).
Situasi ini bakal berdampak pada masalah validitas penerima dan lambatnya
realisasi kartu tersebut. Hal itu menyebabkan penerapan PSBB bakal berjalan lebih
dulu tanpa dibarengi jaring pengaman.
"Misalnya sederhana, PSBB di DKI jakarta mau diberlakukan Jumat. Di mana dalam
aturan menteri kesehatan, ojol dilarang angkut penumpang. Tapi jaring pengaman
belum dibagikan, kan datanya baru dicari khususnya driver ojol. Ini menurut saya di
Page 352 of 394.
