Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 354
lapangan pasti bermasalah. jadi kecepatan pemutusan PSBB tidak sebanding
dengan kecepatan pencairan bantuan sosial," jelasnya.
Itu belum termasuk permasalahan pengawasan di lapangan. Dana sebesar Rp 20
triliun itu bukan tidak mungkin diselewengkan. Pengawasan publik menjadi sulit
karena di Perppu nomor 1 tahun 2020, terdapat Pasal 27, di mana stimulus
termasuk bantuan sosial, pejabatnya tidak bisa dituntut secara perdata, pidana,
PTUN, dan bukan dianggap kerugian negara.
"Menurut saya ini sudah cacat sejak lahir, ini kan anggaran juga naik dari Rp 10
triliun ke Rp 20 triliun. Hati-hati ada penumpang gelap," ujarnya.
Bhima menilai berbagai program yang disiapkan pemerintah ini, banyak yang akan
tidak tepat sasaran. Target penerima bantuan masih terbatas di masyarakat miskin,
sementara yang rentan miskin menurutnya ada 115 juta orang dan belum tercover
jaring pengaman bansos senilai Rp 110 triliun.
Ia kemudian membandingkan dengan Malaysia yang sejak 20 Januari 2020 telah
siap dengan bantuan 300 ringgit Malaysia per rumah atau setara Rp 1,1 juta.
"Di Amerika Serikat langsung to the point per kepala USD 1,200 cash transfer (BLT).
Jadi tidak perlu dikasih training dulu seperti Kartu Pra Kerja, menurut saya itu
enggak nyambung ya. Orang butuh uang untuk makan karena kehilangan
pendapatan, ini di Indonesia malah disuruh ikut pelatihan online dulu," pungkas
Bhima.
Page 353 of 394.
