Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 100
Sidoarjo sesuai dengan yang diajukan pemprov. Yakni, Rp 4.193.581,85. "Hasilnya
disepakati tidak mengirimkan ulang," ujar Kepala Disnaker Sidoarjo Fenny
Apridawati.
Sementara itu, usulan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) yang disampaikan
ke kantor Disnakertrans Jatim Selasa (12/11) belum mendapatkan tanggapan.
"Karena belum dibahas di provinsi," tutur Fenny.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan,
Apindo hanya mengusulkan UMK. Itu sesuai dengan aturan PP 78 Tahun 2015.
Untuk UMSK, Apindo tidak berhak mengusulkan. Sebab, mereka bukan asosiasi
perusahaan sektor. "Yang harus mengusulkan itu asosiasi sektor dengan kajian
unggulan," jelasnya.
Untuk membentuk asosiasi sektoral, lanjut Sukiyanto, harus ada syarat yang mesti
dipenuhi. Antara lain, kriteria yang bisa dikatakan perusahaan unggulan. Saat ini
belum ada kajiannya. "Itu kan butuh pengkajian yang harus dilakukan pemerintah.
Kalau sudah aturan, ya harus diikuti," urainya.
Sukiyanto mencontohkan kenaikan UMK. Setiap tahun upah naik, belum tentu laba
perusahaan tiap tahun naik. Bahkan, ada yang rugi. "Namun, pengusaha tetap
harus mengikuti aturan kenaikan. Karena sudah menjadi aturan," tuturnya.
Page 99 of 193.
