Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 98
Rekomendasi itu berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 13
kabupaten/kota. Hasilnya rata-rata upah layan di Aceh mencapai Rp3,4 juta.
Pihaknya juga sudah menawarkan angka terendah untuk kompromis sebesar Rp3,2
juta.
"Angka ini hanya selisih Rp35.000 dari yang ditetapkan. Namun sayangnya
penetapan upah masih tetap mengacu PP Nomor 78 Tahun 2015, di mana menjadi
isu yang selalu kita suarakan untuk dicabut karena telah menghilangkan hak
berunding dan survei KHL dari Dewan Pengupahan di tiap daerah," beber Habibi
Inseun.
Habibi mengaku tidak puas dengan penetapan UMP 2020 tersebut. Tetapi pihaknya
akan berdialog kembali untuk menguatkan argumentasi untuk penetapan Upah
Minimum Kabupaten (UMK), agar nilainya sesuai dengan KHL.
"Tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan penetapan upah yang
layak," imbuhnya.
Habibi juga meminta ketegasan Plt Gubernur Aceh agar melakukan pengawasan dan
memastikan semua perusahaan membayar upah sesuai seperti yang telah
ditetapkan. Bila ada pelanggaran, pemerintah harus tegas memberikan sanksi sesuai
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.
"Kami pikir sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam harusnya menjadi
contoh kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban," tutupnya. [cob]
Page 97 of 193.
