Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019

bantuan keuangan bulanan dari pemerintah. Ini kan potensi konflik psikologi yang

harus diantisipasi," kata Dadang, Kamis, 14 November 2019.

"Berkaca dari pengalaman yang lalu, misalnya pemerintah memberikan bantuan

mesin jahit. Program itu kan tidak berjalan efektif. Apalagi sekarang dengan adanya
Prakerja. Program seperti ini bukan program serupa yang pertama kali diluncurkan.

Dulu ada BLT dan KUT, itu sebetulnya secara tidak langsung mendidik masyarakat

untuk tidak berkompetisi. Apalagi ini terkait dengan pengangguran," ujar dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengaku tidak

setuju jika anggaran Pra Kerja yang diluncurkan pemerintah pusat, dibebankan ke

daerah. Posisi dan peran pemerintah daerah dalam turut mensukseskan program
Pra Kerja ini dengan cara menyiapkan sumber daya manusia dalam hal

meningkatkan keterampilan dan keahlian agar terserap dunia kerja yang

dibutuhkan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan,

dengan adanya kebijakan program Prakerja ini murni seutuhnya program

pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan membuka ruang
dan jalan untuk merealisasikan program tersebut. Pihaknya pun mengaku tidak

setuju jika anggaran Prakerja ini dibebankan ke daerah karena akan berdampak

pada keuangan daerah.

"Prakerja ini kan kebijakan murni dari pusat. Kalau (anggaran pra kerja) dibebankan

ke daerah, kita tidak setuju. Karena ruang fiskal kita memiliki syarat terbatas,

kebutuhan fisik kita masih banyak misalnya kebutuhan ruang kelas baru, rumah
sakit, dan lainnya," ungkap Asep.

Berbicara mengenai kesempatan kerja, lanjut Asep, sebetulnya hal tersebut lebih

banyak dipengaruhi indikator makro. Peran daerah, kata dia, dengan menyiapkan
sumber daya manusia agar memiliki keahlian tertentu sehingga mampu diserap

Page 189 of 193.