Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 63
Title KSPI TOLAK WACANA PENGHAPUSAN SKEMA UMK, INI ARGUMENNYA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 14 November 2019
https://nasional.kontan.co.id:443/news/kspi-tolak-wacana-penghapusan-s kema-umk-ini-
Page/URL
argumennya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan meninjau skema pengupahan terhadap
buruh di kabupaten/kota.
Tidak tertutup kemungkinan nantinya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan wacana tersebut ngawur, bertentangan
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan secara sistematis akan memiskinkan
kaum buruh.
"Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota," kata Said dalam
keterangan tertulisnya, Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa upah minimum berdasarkan wilayah
kabupaten/kota sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi tidak
masuk akal apabila UMK hendak dihapuskan. Karena akan memicu perusahaan
berlomba-lomba membayar upah buruh hanya sesuai UMP.
Sebagai contoh, UMP Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.668.372.
Sementara itu, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten
Page 62 of 193.
