Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 111

Title         PEMKOT MATARAM TIDAK BERIKAN THR UNTUK PEGAWAI HONORER
                Media Name    kompas.com
                Pub. Date     16 Mei 2019
                              https://regional.kompas.com/read/2019/05/16/12184741/pemkot-mataram-ti dak-
                Page/URL
                              berikan-thr-untuk-pegawai-honorer
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive







               Lebaran tahun 2019 ini, Pemerintah Kota Mataram tidak memberikan THR kepada
               pegawai honorer atau tenaga kontrak yang bekerja di lingkup Pemkot Mataram.

               Berbeda dengan PNS yang akan segera menerima pencairan THR 10 hari sebelum
               hari raya, untuk pegawai honorer tergantung kebijakan dari masing-masing SKPD.

               Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Syakirin, menjelaskan tenaga
               honorer di SKPD Kota Mataram rata-rata memakai tenaga kontrak.

               "Di kontraknya mereka tidak ada mengatur tentang THR," kata Syakirin, saat
               dikonfirmasi melalui sambungan telepon Rabu (15/5/2019).


               Sehingga tidak ada alokasi anggaran khusus yang mengatur pemberian THR bagi
               pegawai honorer.

               Syakirin mengatakan, pemberian THR untuk PNS rencananya akan cair 10 hari
               sebelum hari raya Idul Fitri.

               "Nilai kurang lebih sekitar Rp 20 miliar. Termasuk guru dan semuanya ASN," kata
               Syakirin.

               Namun demikian, saat ini Pemkot Mataram masih menunggu revisi aturan yang
               mengatur soal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil

               (PNS).

               Adapun peraturan yang akan direvisi, yakni Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019
               tentang Gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR.

               Sebab, dalam pasal 10 ayat 2 di kedua PP tersebut memerintahkan teknis
               pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD
               diatur dengan Peraturan Daerah.





                                                      Page 110 of 144.
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116