Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 112
Jika kedua peraturan tersebut tak direvisi, dikhawatirkan pencairan THR dan gaji ke-
13 akan telat.
"Kami menunggu kapan revisi PP itu," tutup Syakirin.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, salah satu pegawai honorer di lingkup Pemkot
Mataram yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, soal pemberian THR
untuk tenaga kontrak maupun honorer tergantung kebijakan masing-masing SKPD.
"Kalau THR tergantung kepala OPD masing-masing, kalau THR dari pemerintah
tidak ada. Untuk anggaran THR dari pemerintah tidak ada untuk honorer" katanya.
Dia mengatakan, di tempatnya bekerja tiap tahun ia dan rekan-rekannya sesama
pegawai kontrak, tetap mendapatkan uang hari raya meskipun jumlahnya tidak
banyak.
"Pasti ada, ya bisa dibilang alakadarnya dari kantor," katanya.
Meski tidak mendapatkan THR dari pemerintah, ia berharap pemerintah memberikan
gaji ke-13, baik untuk PNS maupun pegawai honorer seperti dirinya.
Page 111 of 144.
