Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

PEKERJA RI DILARANG MASUK TAIWAN KARENA 6 PERUSAHAAN PENYALUR LALAI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menginvestigasi dugaan ketidakberesan pengiriman
tenaga kerja ke Taiwan. Hasilnya, enam perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI) terbukti lalai.

Investigasi dilakukan setelah Taiwan melarang pekerja migran Indonesia (PMI) masuk. Sebab,
puluhan PMI di Taiwan terpapar Covid-19. Padahal, mereka telah mengantongi surat keterangan
bebas korona yang dikeluarkan otoritas kesehatan di Indonesia. Kasus itu membuat Taiwan
meragukan akurasi surat keterangan bebas Covid-19 yang dikeluarkan Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pihaknya sudah mengevaluasi
dan langsung menyupervisi 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI positif Covid-19 ke Taiwan.
Kemenaker turut menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berdasar hasil supervisi, diperoleh kesimpulan bahwa ada P3MI yang memang tidak mematuhi
Kepmenaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan
Baru. Mereka tidak melakukan PCR test kepada calon PMI (CPMI) yang akan diberangkatkan.
"Mereka hanya melakukan rapid test," ujarnya kemarin (18/12).

Bukan hanya itu, ditemukan pula sejumlah fakta lain. Ada P3MI yang telah melakukan PCR test,
tetapi bukan ke sarana kesehatan (sarkes) yang ditunjuk Kemenkes. Selain itu, ada yang telah
melakukan PCR test kepada CPMI-nya, tetapi selanjutnya tidak ada pemisahan tempat antara
yang telah dan belum dites PCR. Kemenaker pun telah mengeluarkan rekomendasi sanksi sesuai
dengan aturan. "Ada enam P3MI yang lalai. Berdasar aturan, kami sudah mengeluarkan surat
peringatan untuk minta dilakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi dari tim evaluasi,"
paparnya.

Enam perusahaan itu diberi waktu paling lama sebulan untuk melakukan pembenahan. Bila
dalam kurun waku tersebut tidak melaksanakan rekomendasi, P3MI bakal dikenai sanksi skors.

Ida menegaskan, kebijakan itu dibuat untuk mencegah pelanggaran terulang. Pengawasan
selanjutnya makin diintensifkan dengan melibatkan tim evaluasi yang sudah ada.

Meski begitu, menurut Ida, sebetulnya P3MI tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab, pihak
Taiwan selama ini tidak mensyaratkan PCR test bagi tenaga kerja asing (TKA). Karena itu, PMI
sangat rentan dan mungkin tertular Covid-19 saat berada di perjalanan. Baik itu ketika di dalam
pesawat maupun saat tiba di Taiwan.

"Mengingat, saat tiba di bandara Taiwan, PMI dikumpulkan dengan pekerja migran lainnya untuk
mengisi formulir data diri," jelas politikus PKB tersebut. Setelah itu, mereka baru diantarkan ke
tempat karantina untuk menjalani masa karantina selama 14 hari.

Kemenaker bersama BP2MI telah melakukan bilateral meeting dengan perwakilan Taiwan di
Indonesia, Taipei Economic and Trade Office (TETO). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah
menyampaikan beberapa poin keberatan sekaligus membahas langkah-langkah perbaikan ke
depan. Termasuk hasil supervisi tim evaluasi.

Namun, menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN)
Eva Trisiana, hingga kemarin belum ada tanggapan resmi dari Taiwan terkait dengan apa yang
telah disampaikan Indonesia. "Kami belum menerima kembali tanggapan resmi dari pihak
Taiwan," ungkapnya.

105