Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 145

Acara  digelar  di  Bandara  Soekarno-Hatta.  Bandara-bandara  lain  segera  menyusul  untuk
              menyediakan fasilitas VVIP yang sama bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Ada empat fasilitas
              yang  diresmikan:  1.  Jalur  cepat  keimigrasian  untuk  layanan  kepulangan  dan  keberangkatan
              pekerja migran Indonesia (PMI).

              2. Lounge pekerja migran Indonesia (PMI) berupa fasilitas ruang tunggu nyaman.

              3.  Helpdesk  atau  pos  pelayanan  dan  pengaduan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  bagi
              pekerja yang punya masalah.

              4. Gerai pekerja migran Indonesia (PMI) untuk pemasaran produk usaha purna PMI.

              Benny  menjelaskan,  fasilitas-fasilitas  ini  merupakan  wujud  rasa  hormat kepada  para  pekerja
              migran.  Fasilitas  yang  didapatkan  untuk pekerja  migran  ini  belum  pernah  ada  kecuali  untuk
              penumpang kelas atas macam pejabat diplomatik atau kru pesawat.
              "Hebatnya Presiden  Joko  Widodo  menyediakan jalur  khusus bagi PMI, dan  ini  menjadi  yang
              pertama di Indonesia bahkan mungkin dunia. Peresmian fasilitas VVIP ini menjadi kado istimewa
              bagi PMI sebagai bentuk apresiasi kami kepada para PMI, sang pahlawan devisa," jelas Benny.

              Selanjutnya, deretan berbagai MoU demi pekerja migran Indonesia: Menteri BUMN Erick Thohir
              menandatangani prasasti Lounge PMI ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi.
              Hadir pula Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting yang
              mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Direktur Jenderal Protokol dan
              Konsuler  Kementerian  Luar  Negeri  Andy  Rachmianto,  Direktur  Utama  PT  Angkasa  Pura  II
              Muhammad Awaluddin, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

              BP2MI  juga  meresmikan  berbagai  komitmen  kerja  sama.  Berikut  daftarnya:  1.  Nota
              kesepahaman (MoU) BP2MI dengan Kemenkum HAM tentang kerja sama perlindungan pekerja
              migran  Indonesia  -  Integrasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM)  dengan
              Sistem  Komputerisasi  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SISKOP2MI)  dalam  pelayanan
              penempatan dan pelindungan PMI - Penerbitan paspor pada layanan terpadu satu atap (LTSA)
              - Pencegahan sindikasi pengiriman PMI nonprosedural - Peningkatan kapasitas SDM.

              2.  Perjanjia  kerja  sama  (PKS)  BP2MI  dengan  Dirjen  Imigrasi  tentang  perlindungan  pekerja
              migran Indonesia 3. MoU BP2MI dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang program jaminan sosial
              ketenagakerjaan bagi calon PMI dan PMI.

              - Penyelenggaraan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahap sebelum bekerja,
              selama bekerja, dan setelah bekerja - Pelayanan klaim manfaat dan penanganan pengaduan
              program jaminan sosial ketenagakerjaan CPMI/PMI - Integrasi Calon PMI dan PMI dalam sistem
              aplikasi bersama - Dukungan data dan informasi tentang Calon PMI/PMI - Sosialisasi dan edukasi
              program jaminan sosial ketenagakerjaan.



















                                                           144
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150