Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

Judul BSU Tersalur Rp 27,96 Triliun
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis F
Tanggal 2020-12-18 16:01:00
Ukuran 298x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.390.000

News Value Rp 163.900.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, hingga pertengahan Desember
ini, total penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi buruh/pekerja sejak termin pertama
hingga termin kedua mencapai 93,34 persen atau tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun. Pada
termin pertama, tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan nilai sebesar Rp
14,71 triliun. Termin kedua, tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai
sebesar Rp 13,2 triliun.

BSU TERSALUR RP 27,96 TRILIUN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, hingga pertengahan Desember
ini, total penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi buruh/pekerja sejak termin pertama
hingga termin kedua mencapai 93,34 persen atau tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun. Pada
termin pertama, tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan nilai sebesar Rp
14,71 triliun. Tfermin kedua, tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai
sebesar Rp 13,2 triliun.

Menaker, Kamis (17/12) menjelaskan, secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan
subsidi/upah belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan adanya sejumlah data rekening
penerima yang bermasalah, sehingga penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.

Berdasarkan laporan bank penyalur, jelas Ida, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah
dan tidak dapat ditransfer, sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut,
pihaknya mengembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki.

Ditambahkan Manaker, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data
rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi, bank penyalur akan
kembali menyalurkan BSU itu. Menaker mengungkapkan, sebelum melanjutkan penyaluran pada
termin kedua yang telah berlangsung sejak pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Keme-naker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk
memadankan data penerima dengan dibantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
Keuangan. Selain pemadanan dengan data pajak, pihaknya juga melakukan monitoring serta
evaluasi untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
154