Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 18
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Surabaya Achmad Zaini menjelaskan, dalam PB yang
dilaporkan ke disnaker tersebut dicantumkan nominal upah pekerja di bawah UMK. Menurut
Zaini, mekanisme itu bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara kedua pihak Yaitu, manajemen
perusahaan dengan serikat pekerja.
"Alasan yang dicantumkan biasanya untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan.
Sebab kalau membayar di atas UMK, jelas memberatkan perusahaan itu," ujar Zaini kemarin
(20/12).
Diungkapkan, memang sebagian perusahaan di Surabaya merasa keberatan dengan UMK 2021
sebesar Rp 4.300.479. Nah, untuk menyiasatinya, dilakukan upaya PB antara perusahaan dan
karyawan "Untuk bisa (bayar upah karyawan, Red) di bawah UMK, maka disiasati dengan PB
itu," papar Achmad Zaini.
Sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya M. Solikin mengingatkan
bahwa mekanisme PB tersebut rawan diselewengkan oleh perusahaan. Sebab, yang
membubuhkan tanda tangan biasanya adalah karyawan secara personal atau pribadi. Bukan
serikat pekerja.
"Padahal dalam UU Nomor 13 (Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Red)
syarat PB ada kesepakatan manajemen perusahaan dengan organisasi pekerja. Bukan pekerja
secara personal," kata Solikin yang juga anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya.
(mar/c6/jun)
caption-
PENCARI NAFKAH: Pekerja pabrik di kawasan Rungkut, Surabaya, saat pulang bekerja.
17
