Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Tito Hartono mengatakan, Kebijakan itu
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease (Covid-19). Relaksasi tersebut berlaku sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021.

"Relaksasi iuran ini bisa mendorong bagaimana badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan ini
bisa tertib iuran, tertib kepesertaan dan harapannya apabila terjadi resiko kami bisa segera
memberikan kemanfaatannya kepada peserta maupun ahli waris," ucapnya, Jum'at
(18/12/2020).

Tito menyebut, ada ada 4 jenis relaksasi yang diberikan. Pertama, relaksasi keringanan iuran
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen.
Dengan begitu perusahaan hanya membayar 1 persen selama masa relaksasi. Diskon ini
diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan.

Syaratnya adalah bagi peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi
peserta baru cukup membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama. Kemudian bagi peserta jasa
konstruksi yang eksisting cukup membayar 1 persen dari sisa tagihan. Adapun bagi peserta baru
membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya cukup membayar 1 persen.

Kedua, relaksasi penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99 persen. Pada
kebijakan ini, peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1 persen selama periode relaksasi.
Namun sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan
diselesaikan paling lambat 15 April 2022.

Untuk mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta
melakukan pengajuan ke BPJamsostek. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam
pengajuannya wajib melampirkan data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan
lebih dari 30 persen sejak Februari 2020. Sedangkan, untuk perusahaan kecil dan mikro cukup
memberikan surat pemberitahuan dan akan langsung disetujui oleh BPJamsostek.
Ketiga, relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2 persen menjadi 0,5
persen, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai jangka waktu
pembayaran cicilan berakhir pada 15 April 2022. Keempat, relaksasi perpanjangan jangka waktu
pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Apabila tanggal 30 jatuh
pada hari libur maka dibayar pada hari kerja sebelum tanggal 30.

"Mudah-mudahan dengan program relaksasi ini bisa digunakan oleh pihak badan usaha peserta
BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memaksimalkan kemudahan yang diperoleh peserta dalam hal
relaksasi iuran tersebut," tandasnya

181